JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta memastikan kereta kencana yang akan digunakan oleh presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla, adalah salah satu dari 10 kereta kencana yang pernah digunakan pada acara festival keraton sedunia, Desember 2013.
Kereta itu akan digunakan pada acara kirab budaya seusai pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober mendatang.
"Iya, rencananya menggunakan kereta kencana. Kereta itu merupakan kereta yang telah dilakukan pengadaan pada saat acara festival keraton sedunia," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman saat dihubungi, Rabu (15/10/2014).
Menurut Arie, saat ini kereta kencana yang akan digunakan oleh Jokowi-JK masih berada di Taman Mini Indonesia Indah. Selain akan menggunakan kereta kencana, kata Arie, kirab budaya Jokowi-JK juga akan dimeriahkan oleh puluhan Abang dan None Jakarta. [Baca: Ahok: Demi Jokowi, Lima Tahun Sekali, Okelah]
"Ini merupakan bentuk partisipasi dari Pemerintah Provinsi DKI dalam menyukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru," ujar Arie.
Seperti diberitakan, Jokowi dan JK akan melakukan arak-arakan dengan menggunakan kereta kencana seusai mereka dilantik di gedung Parlemen. Adapun rute yang akan dilalui adalah di sepanjang Jalan Sudirman, Thamrin, dan Medan Merdeka Barat, tepatnya dari Bundaran Semanggi menuju Istana Negara.
MERDEKA.COM. Penyambutan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan digelar meriah pada 20 Oktober mendatang. Para relawan akan mempersembahkan sesuatu yang menarik untuk menyambut pemimpin baru.
Relawan Jokowi-JK akan menggelar kirab budaya saat pelantikan keduanya. Kirab budaya itu merupakan persembahan relawan sebagai bentuk suka cita kemenangan Jokowi.
Usai pelantikan di MPR, Jokowi-JK akan naik andong dari Semanggi menuju Istana. Di sepanjang Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin berbagai acara akan dihadirkan.
Acara konser musik juga bakal digelar di sekitaran Monas. Rencananya, Jokowi akan pidato di Monas dan memotong tumpeng raksasa.
Malam harinya, Jokowi akan menggelar doa bersama relawan dan melepaskan ribuan lampion ke langit. Selanjutnya, Jokowi-JK akan menerima tamu negara untuk makan malam.
Usai makan malam, rencananya Jokowi bernyanyi duet dengan band metal. Acara tersebut akan dimeriahkan dengan band-band lainnya.
JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Solok, Sumatera Barat, Syamsu Rohim menceritakan pengalamannya sewaktu mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. IA MENGAKU HARUS MENYETOR UANG KEPADA ANGGOTA DPRD DAN PARTAI PENGUSUNGNYA AGAR MENANG DALAM PILKada.
"SAYA SUDAH BERAPA KALI IKUT PEMILIHAN, KETIKA ANGGOTA DEWAN MEMILIH, ITU UANG. PARTAI DIBELI, ANGGOTA DEWAN DIBELI, AKHIRNYA KALAH KARENA DIHIMPIT OLEH ORANG LAIN YANG LEBIH BESAR," kata Syamsu di acara pertemuan pertemuan Apkasi dan Apeksi tolak RUU Pilkada di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.
Menurut Syamsu, peristiwa anggota DPRD meminta uang terjadi pada 2003 ketika maju sebagai kepala daerah di Sawahlunto. Dirinya diminta uang sebesar Rp 250 juta untuk masing-masing anggota DPRD yang memilihnya.
"KARENA TIDAK PUNYA UANG, SAYA KALAH. ITU BELUM PARTAI, BELUM LAGI FRAKSINYA. DULUKAN PEMILIHAN ITU ADA FRAKSI TNI-POLRI, PARPOL, KETIKA SAYA BERKOALISI DENGAN YANG BUKAN PARTAI SAYA SEKARANG (GOLKAR) KITA HARUS MEMBAYAR KEPADA MEREKA," tuturnya.
Untuk itu, ia berharap pemilihan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat guna menghindarkan peristiwa-peristiwa seperti tersebut. (baca: Bupati dari Golkar Ini Tolak Pilkada oleh DPRD)
"Kepala Daerah harus dipilih rakyat, kalau tidak mau kembali ke zaman orde baru," ucapnya.
RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah salah satu isu yang menjadi sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Namun, kini seluruh parpol koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat berubah sikap dan menginginkan agar pilkada dipilih oleh DPRD.
