Ini Cara Koalisi Merah Putih Lemahkan KPK Versi ICW

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat ada upaya menguasai dan melemahkan KPK oleh pendukung koalisi merah putih.

Selain dinilai sebagai penghambat kerja politisi maupun parpol, khususnya dalam pendanaan partai maupun pribadi. Sejumlah kasus korupsi yang merundung partai pendukung koalisi merah putih memperkuat dugaan tersebut.

"PPP terkait penyelenggaraan haji di Kemenag, Demokrat anggotanya tersandung SKK Migas dan proyek Hambalang. PAN pengadaan kereta api dari Jepang, Golkar, proyek PON Riau, Simulator dan Al Quran. PKS suap daging impor dan Gerindra pengadaan proyek simulator," kata Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dalam media briefing dengan judul 'Demokrasi dibungkam, KPK terancam' di kantor YLBHI, Senin (29/9/2014).

Menurutnya upaya pelemahan KPK setidaknya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama proses fit and proper test calon pimpinan KPK dan proses legislasi di DPR.

"Revisi UU Tipikor, revisi UU KPK, revisi KUHP dan UU KUHAP adalah regulasi yang sangat memungkinkan pemelahan kewenangan KPK," katanya.

Menurutnya, saat ini ada enam calon pimpinan KPK yang segera masuk tahap wawancara dan disaring untuk diserahkan kepada DPR. Tahapan seleksi di pemerintah dan DPR penting untuk dicermati sekaligus diwaspadai.

"Jangan sampai pimpinan KPK dan ketua KPK yang lolos terpilih dengan membawa kepentingan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan KPK sekaligus menyelamatkan koruptor dari kalangan parpol," katanya.

Dirinya berharap proses tracking terhadap enam calon tersebut oleh panitia seleksi tidak memiliki keterikatan.

"Jangan sampai kasus Antasari jilid dua muncul. Bukan memperkuat KPK justru melegitimasi KPK," katanya.

https://id.berita.yahoo.com/ini-cara-koalisi-merah-putih-lemahkan-kpk-versi-113930378.html

* www.ayojambi.com/

Kisah Bupati Solok "Dipalak" Anggota Dewan Saat Pilkada Lewat DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Solok, Sumatera Barat, Syamsu Rohim menceritakan pengalamannya sewaktu mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. IA MENGAKU HARUS MENYETOR UANG KEPADA ANGGOTA DPRD DAN PARTAI PENGUSUNGNYA AGAR MENANG DALAM PILKada.

"SAYA SUDAH BERAPA KALI IKUT PEMILIHAN, KETIKA ANGGOTA DEWAN MEMILIH, ITU UANG. PARTAI DIBELI, ANGGOTA DEWAN DIBELI, AKHIRNYA KALAH KARENA DIHIMPIT OLEH ORANG LAIN YANG LEBIH BESAR," kata Syamsu di acara pertemuan pertemuan Apkasi dan Apeksi tolak RUU Pilkada di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Menurut Syamsu, peristiwa anggota DPRD meminta uang terjadi pada 2003 ketika maju sebagai kepala daerah di Sawahlunto. Dirinya diminta uang sebesar Rp 250 juta untuk masing-masing anggota DPRD yang memilihnya.

"KARENA TIDAK PUNYA UANG, SAYA KALAH. ITU BELUM PARTAI, BELUM LAGI FRAKSINYA. DULUKAN PEMILIHAN ITU ADA FRAKSI TNI-POLRI, PARPOL, KETIKA SAYA BERKOALISI DENGAN YANG BUKAN PARTAI SAYA SEKARANG (GOLKAR) KITA HARUS MEMBAYAR KEPADA MEREKA," tuturnya.

Untuk itu, ia berharap pemilihan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat guna menghindarkan peristiwa-peristiwa seperti tersebut. (baca: Bupati dari Golkar Ini Tolak Pilkada oleh DPRD)

"Kepala Daerah harus dipilih rakyat, kalau tidak mau kembali ke zaman orde baru," ucapnya.

RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah salah satu isu yang menjadi sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini seluruh parpol koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat berubah sikap dan menginginkan agar pilkada dipilih oleh DPRD.

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/11/14542201/