Jika jadi presiden, Prabowo terancam bisa langsung dilengserkan

MERDEKA.COM. Peneliti dari Trisakti Legal Research Center, Jeremia Napitupulu menilai, masyarakat Indonesia sebaiknya lebih mengenal siapa calon presiden (capres) yang akan dipilihnya. Jangan sampai memilih presiden dan akhirnya malah merugikan negara pada kemudian hari.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan Keppres nomor 62 nomor 1998 dan Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ABRI soal pemberhentian Prabowo Subianto. Dalam surat itu Prabowo mengakui secara jelas bahwa dirinya memang terlibat di dalam penculikan aktivis, dan dibuktikan telah melanggar aturan ketaatan pada garis komando.

"Seandainya kita membiarkan ada salah satu capres yang diduga melakukan perbuatan tercela lolos sebagai presiden, nantinya di pasal 7A UUD 1945, konstitusi kita mengatur presiden dapat di-impeach melalui MK bila terbukti melakukan perbuatan tercela. Karena khawatirnya ketika sudah jadi presiden dilengserkan karena melakukan perbuatan tercela," kata Jeremia kepada wartawan, Jumat (13/6).

Jeremia menambahkan, dalam UU Pilpres saat ini sudah diatur dari adanya pasal 5 huruf i yang menyatakan bahwa capres seharusnya tak pernah melakukan perbuatan tercela. Sebab capres adalah panutan masyarakat pada saat terpilih.

"Kalau UU sendiri menganggap judi, mabuk, dan sebagainya adalah perbuatan tercela, apalagi kita melihat pemecatan (Prabowo) itu. Calon presiden seharusnya tak pernah melakukan perbuatan tercela," terangnya.

Jika membandingkan dua capres yang saat ini tengah bersaing, Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi), Jeremia menilai posisi Jokowi lebih menguntungkan. Alasannya, karena hingga kini belum ada keputusan hukum yang mengatakan jika keputusan Jokowi meninggalkan jabatan gubernur DKI Jakarta adalah hal yang salah.

"Kalau mereka ingin mempermasalahkan Jokowi karena meninggalkan jabatan gubernur ke MK, karena Jokowi sudah berjanji ya silakan saja. Kalau Prabowo, yang dilakukannya itu kan sudah delik pidana dan merupakan kejahatan HAM yang disebut sebagai extraordinary crime," imbuh Jeremia.

https://id.berita.yahoo.com/jika-jadi-presiden-prabowo-terancam-bisa-langsung-dilengserkan-184400110.html

Orang Istana di balik Tabloid Obor Rakyat, ini kata Jokowi

MERDEKA.COM. Tabloid Obor Rakyat diketahui dikelola oleh Setiyardi, yang merupakan asisten Velix Wanggai, staf khusus Presiden RI bidang otonomi daerah. Menyikapi hal ini, calon presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung melaporkan temuan ini ke kepolisian.

"Ya sudah mulai diketahui siapa, sudah mulai diketahui dan hari ini juga kita laporkan ke kepolisian, bukan Bawaslu. Karena menurut saya ini sudah pidana," kata Jokowi di sela kampanye di Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (13/6).

Dengan temuan ini, capres nomor dua tersebut mengaku lega. Saat ini, lanjutnya, tinggal menunggu yang selanjutnya akan dilakukan kepolisian.

Saat ditanyakan, berapa orang yang sudah dimintai keterangan polisi, Jokowi enggan memberikan komentar. Menurutnya, biar kepolisian yang memberikan pernyataan.

"Nanti, nanti kan tau dari kepolisian, jangan dari saya," ujarnya.

https://id.berita.yahoo.com/orang-istana-di-balik-tabloid-obor-rakyat-ini-120517201.html

Pernyataan Dipo Alam Dinilai Bukti Istana Presiden Tak Netral

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Netralitas Istana Kepresidenan RI yang dipersepsikan ke publik dalam Pilpres 2014 ternyata hanya isapan jempol belaka.

Tim Pemenangan Jokowi-JK di Pilpres 2014, Poempida Hidayatulloh, menegaskan sudah mulai terkuak keterlibatan elit-elit di sekitar Istana dalam konteks penyebaran tabloid "Obor Rakyat" yang banyak mengandung fitnah.

"Selain dari itu juga pernyataan dari Dipo Alam yang sangat tendensius terhadap sosok JK juga menambah keyakinan tidak netralnya kalangan Istana dalam Pilpres 2014 ini," kata Poempida dalam keterangannya, Jumat (13/6/2014).

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 soal mantan Presiden dan Wapres diberikan rumah kediaman. Sekretaris Kabinet Dipo Alam malah menyudutkan JK dengan menyebutnya bahwa Perpres ini terbit untuk membela kepentingan JK.

Lebih jauh Poempida menegaskan aparat untuk segera menangkap para pelaku yang terlibat dalam penyebaran tabloid Obor Rakyat itu.

"Harus dibongkar agenda dibalik penyebaran tabloid itu sampai ke akar-akarnya. Aktor intelektual di balik ini semua pun harus segera ditangkap," kata Poempida.
Ditegaskan jika memang pihak Istana tidak dapat berlaku netral maka sebaiknya menunjukkan sikap saja segera.

"Hal ini agar tidak mencoreng Demokrasi yang kita bangun bersama dan memberikan preseden buruk di dalamnya," katanya.

https://id.berita.yahoo.com/pernyataan-dipo-alam-dinilai-bukti-istana-presiden-tak-093109031.html

Darmawan: Setyardi, Komisaris PTPN XIII, Pengelola "Obor Rakyat"

MERDEKA.COM. Tak tahan menanggung beban dihujat sendirian, kolomnis portal berita inilah.com, Darmawan Sepriyossa akhirnya angkat bicara. Pria yang selama ini dituding berada di balik terbitnya kampanye hitam lewat Tabloid Obor Rakyat mengungkap pelaku sebenarnya. Sang pelaku adalah Setiyardi, salah satu Komisaris PTPN XIII. Dan bukan kebetulan jika Setiyardi adalah kawan dekat Darmawan. Mereka sama-sama bekas jurnalis di Majalah TEMPO.

Dalam testimoninya di inilah.com, Darmawan berkisah.

Suatu hari di akhir April 2014, setelah Pemilihan Legislatif 2014 yang memunculkan PDI Perjuangan sebagai pemenang ia ditelepon Setiyardi. "Dia bilang, sedang coba-coba membuat tabloid politik, dan meminta saya mencarikan pengamat politik yang bisa menuliskan artikel," tulis Darmawan.

Untuk setiap artikel pendek itu, Darmawan meminta honor Rp 2 juta yang harus dibayar dua hari setelah tulisan diterima. Darmawan kemudian menghubungi penulis yang juga dosen ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto. Gun Gun inilah yang belakangan berang setelah tahu tulisannya muncul di Tabloid Obor Rakyat.

Lihat pengakuan Darmawan di sini : (Link: http://nasional.inilah.com/read/detail/2109274/tentang-obor-rakyat-dan-saya#.U5qNAPl_tVm)

Dua hari kemudian, Darmawan dan Setiyardi bertemu di sebuah rumah makan. Mereka berdiskusi dalam sikap yang sama: cari cara untuk turut andil menghambat naiknya Joko Widodo jadi presiden. Sebagai bekas jurnalis di media ternama, Setiyardi telah datang dengan sebuah konsep: menerbitkan tabloid, Tabloid Obor Rakyat.

Semula Darmawan kaget dengan kenyataan bahwa tabloid itu tak dikelola sebuah tim kerja. "Waktu saya tanya soal tabloid itu, siapa saja pengelolanya. Setiyardi mengatakan belum ada, hanya dirinya. Tentu saja saya kaget. Meski bukan tidak mungkin, itu pekerjaan yang teramat sulit," kisah Darmawan.

Tapi Setiyardi sudah punya jalan keluarnya. "Kita ambil saja tulisan-tulisan kritis yang berseliweran di Facebook, Twitter, kan banyak," kata Setiyardi, seperti ditulis Darmawan.

Menurut Setiyardi, tak semua orang punya akun di Facebook dan bahkan tidak mengakses internet dalam kesehariannya. Untuk itulah dibutuhkan sebuah media cetak untuk meneruskannya ke khalayak yang tak membaca laman-laman di dunia maya. Darmawan terbujuk. Ia bersedia mengelola tabloid itu dengan nama samaran, sementara Setiyardi memampangkan namanya di kotak redaksi, tapi dengan nama panjang Setiyardi Budiono.

"Dia bahkan berkata akan menambahkan nama almarhum ayahnya dalam mashead, menjadi Setiyardi Boediono," tulis Darmawan.

Nama Setyardi Budiono ini memang terpampang sebagai Pemimpin Redaksi Tablod Obor Rakyat yang beredar di pesantren belakangan ini.

Darmawan juga sempat bertanya, dari mana dana pembuatannya. Setiyardi menjawab dananya sendiri lebih dari cukup untuk membiayai penerbitan. Darmawan percaya. Bukan sekali dua Setiyardi bikin media cetak. Pada sekitar 2005-2005 lalu, misalnya, perusahaannya, Senapati Media, sempat membuat majalah bulanan luks bernama 69+, yang dia bagikan gratis. Biaya produksi dll semuanya ditutup oleh iklan.

Setiyardi sendiri di halaman Facebook-nya benar-benar lantang memuja Prabowo dan menghujat Joko Widodo. Dalam banyak status, ia mendorong Kejaksaan Agung untuk menyatakan Joko Widodo sebagai tersangka dalam kasus Trans Jakarta. Pada Rabu 11 Juni lalu, ia menulis status ini: "Ya Allah, jangan biarkan pemerintah kami dikuasai orang-orang PDI Perjuangan.... "

Beberapa kali pula Setiyardi menyatakan kemarahannya akan informasi bahwa PDI Perjuangan mengajukan mayoritas calon anggota legislatif non-muslim.
Lalu siapa Setiyardi? Lelaki asal Lampung ini lulusan STT Telkom Bandung. Ia berpindah jalur jadi wartawan Majalah TEMPO sejak majalah berita itu terbit kembali pasca bredel tahun 1998. Sebuah skandal keuangan kecil membuat ia diminta keluar dari majalah tersebut.

Pada saat Pilkada DKI tahun 2012, Setiyardi aktif sebagai anggota tim media di tim sukses Fauzi Bowo yang kemudian dikalahkan oleh Joko Widodo.

Kendati kalah, Setiyardi telah punya cantolan hidup langsung di pusat kekuasaan: Andi Arief, staf khusus Presiden RI bidang bencana. Setiyardi adalah kawan sekampung Andi Arief, sama-sama dari Lampung. Tapi entah bagaimana prosesnya, Setiyardi kemudian jadi asisten Velix Wanggai, staf khusus Presiden RI bidang otonomi daerah.

Tahun 2013, Setiyardi diangkat menjadi Komisaris PT. Perkebunan Nasional XIII -- sebuah BUMN perkebunan yang mengelola perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit dan karet di Pulau Kalimantan. Ayah tiga anak ini kini bermukim di Komplek PWI di kawasan Cipinang, Jakarta Timur.

Bagaimana pun, pengakuan Darmawan dan juga bukti keterlibatan Setiyardi masih menyisakan pertanyaan: siapa penyandang dana penerbitan tabloid kampanye hitam yang menyebar masif itu? Untuk itu kita menunggu investigasi penegak hukum. (skj)

https://id.berita.yahoo.com/darmawan-setyardi-komisaris-ptpn-xiii-pengelola-obor-rakyat-070000391.html

Dewan Pers: Perbuatan Oknum Wartawan "Obor Rakyat" Penuhi Unsur Pidana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengatakan dugaan penyebaran kampanye hitam yang dibuat oleh oknum wartawan tabloid "Obor Rakyat" telah memenuhi unsur Pidana.

"Kalau ada wartawan yang terlibat, ditindak saja, itu tugas polisi. Itu Pidana," ujar Yosep di Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Yosep juga mengatakan apabila benar oknum wartawan "Obor Rakyat" membuat konten berita memenuhi unsur fitnah dan kampanye hitam, maka oknum tersebut tidak bisa disebut sebagai wartawan. Sebab oknum tersebut telah melenceng dari kode etik jurnalistik.

"Dewan Pers tak akan melindunginya. Bila wartawan lakukan kampanye hitam, dia bukan wartawan," ucap Yosep.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi meminta kepada akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang menjadi narasumber dalam tulisan berbau kampanye hitam itu proaktif melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selain itu, Jojo juga berharap agar aparat Kepolisian menindaklanjuti perkara kampanye hitam ini hingga tuntas, apabila nantinya tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) melaporkan persoalan ini ke pihak berwajib.

"Kalau polisi punya niat untuk mengusutnya tentu mudah saja," ucap Jojo.

https://id.berita.yahoo.com/dewan-pers-perbuatan-oknum-wartawan-obor-rakyat-penuhi-143602551.html

Guruh Soekarnoputra: Rakyat Harus Dukung Jokowi Memperbaiki Kondisi Bobrok

Rakyat harus mendukung Jokowi sebab hanya dia yang diyakini bisa memperbaiki keadaan bobrok sekarang ini. Kembalinya era orang-orang yang menamakan diri sebagai penerus Orde Baru, harus dicegah.

"Kedua capres kita sama-sama mengkleim diri sebagai pengikut Bung  Karno. Tetapi ada capres yang mengatakan dirinya penerus Soekarno, tetapi nada-nadanya akan menghidupkan jaman Orde Baru," kata Guruh Soekarnoputra, ketika berkunjung ke markas Relawan Jokowi Bara JP Kamis (12/6/2014) malam.

Guruh mengatakan, Jokowi yang sederhana dan merakyat, sungguh  didambakan masyarakat. Ini, karena kinerja Jokowi selama ini memuaskan masyarakat. "Orde Baru itu hanya antek Barat. Kita mau mandiri, koq malah mau kembali ke Orba," ujar Guruh disambut tepuk tangan hadirin.

Putra Proklamator Soekarno ini mengutarakan, pemerintahan Jokowi yang akan datang harus berhenti mengelalabui perjuangan Bung Karno. "Sampai sekarang Bung Karno belum dinobatkan sebagai Bapak Bangsa, padahal Bung Karno sudah berjuang luar biasa," ujarnya.

Mengenai kondisi sekarang ini, Guruh memberi tiga catatan. Pertama, amandemen UUD 1945 yang sudah empat kali, malah kebablasan. Esensi UUD 1945 yang asli malah hilang, amandemen membuat Indonesia menjadi negara liberal.

Kedua, Orde Baru sesungguhnya adalah sebutan terhadap diri sendiri, oleh orang-orang yang menjatuhkan Bung Karno. Sebaliknya, istilah Orde Lama hanya istilah yang diciptakan oleh orang-orang yang merasa dirinya sebagai Orde Baru. Jadi kedua istilah bukan dalam pengertian yang ilmiah.

"Maka kita harus kembali meniupkan sangkakala revolusi, genderang revolusi harus kita tabuh, agar kembali ke semangat Bung Karno ketika mendirikan Indonesia. Revolusi belum selesai," kata Guruh disambut tepuk tangan.

Catatan ke tiga dari Guruh adalah status Bung Karno yang belum menjadi Bapak Bangsa. Seharusnya, sebagai orang yang sudah banyak berjasa bagi negeri ini, Soekarno layak menjadi Bapak Bangsa. Pemerintah harus berhenti mengelabui sejarah.

https://id.berita.yahoo.com/guruh-soekarnoputra-rakyat-harus-dukung-jokowi-memperbaiki-kondisi-185848235.html